JAYAPURA — Tim Pembina Samsat Provinsi Papua melaksanakan rapat koordinasi penting guna membahas kolaborasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kepatuhan serta kesadaran hukum Wajib Pajak sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Kepala Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Papua, Hermanus Haurissa, SE., MM; Plt. Kepala Bapenda Provinsi Papua, Anthon Y. Imbenai, S.Ag., M.Si; serta Dirlantas Polda Papua, Kombes Pol. Rahman Wijaya, S.I.K., S.H., M.H.
Dalam keterangannya, Plt. Kepala Bapenda Provinsi Papua, Anthon Y. Imbenai, S.Ag., M.Si., menyampaikan bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun berjalan baru mencapai 73 persen dari target yang ditetapkan. Guna mengoptimalkan pencapaian target hingga 100 persen, pemerintah provinsi bersama Tim Pembina Samsat resmi memberlakukan program Relaksasi Pajak Tahap III.
Program relaksasi ini mulai dibuka bertepatan dengan momentum 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni sejak tanggal 12 Oktober hingga 12 Desember.
Keuntungan dan Insentif Program Relaksasi Pajak Tahap III:
- Pembebasan Sanksi Denda: Seluruh denda pajak kendaraan bermotor dibebaskan sepenuhnya bagi masyarakat yang menunggak, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajaknya saja.
- Reward/Insentif Pembayaran:
- Wajib pajak yang membayar pada masa relaksasi ini diberikan diskon pokok pajak sebesar 10%.
- Wajib pajak yang taat dan patuh membayar pajak secara teratur diberikan insentif berupa diskon sebesar 15%.
- Keringan Bagi Mutasi Luar Papua: Wajib Pajak memutasikan kendaraan dari luar papua ke plat papua (PA) akan mendapatkan bebas denda dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor 30%
Plt. Kepala Bapenda menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan (reward) dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat, mengingat kondisi geografis serta tantangan ekonomi di Provinsi Papua yang cukup menantang. Alih-alih menggunakan bentuk ancaman, pendekatan yang dikedepankan adalah penghargaan dan kemudahan bagi warga.
Kolaborasi dan Inovasi Layanan Melalui Pendekatan “Heksa Heliks”
Sementara itu, Dirlantas Polda Papua Kombes Pol. Rahman Wijaya, S.I.K., S.H., M.H., menyatakan dukungannya penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pihaknya bersama jajaran kepolisian akan terus mendampingi Tim Pembina Samsat, termasuk dalam kegiatan penertiban di lapangan, razia kendaraan.
Kepala Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Papua, Hermanus Haurissa, SE., MM menyampaikan tim pembina SAMSAT provinsi papua sudah menyusun RKA untuk 2 bulan kedepan dalam rangka kolaborasi tim pembina SAMSAT selain itu juga jasa raharja akan melakukan pendekatan heksa heliks melalui edukasi dan sosialisasi kepada tokoh agama dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan berbasis kearifan lokal (local wisdom) di tiap wilayah Papua.
Dalam memperluas jangkauan pelayanan, Tim Pembina Samsat juga menggandeng Bank Papua sebagai mitra strategis untuk menghadirkan infrastruktur pembayaran digital yang lebih mudah, seperti melalui e-Samsat, QRIS, dan berbagai kanal pembayaran online lainnya. Selain itu, layanan jemput bola melalui Samsat Keliling (Samling) juga dioptimalkan untuk menyasar titik-titik potensial kendaraan bermotor—khususnya di Kota Jayapura yang memiliki potensi sekitar 183.000 kendaraan.
Dengan dibukanya program relaksasi ini, Tim Pembina SAMSAT mengimbau kepada seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Papua untuk segera memanfaatkan kesempatan emas ini sebelum mas
Tinggalkan Balasan