JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengambil langkah proaktif dalam mengoptimalkan tata kelola regulasi pajak daerah. Pada Rabu (14/10/2026), Bapenda Provinsi Papua mengikuti Rapat Koordinasi atas Permasalahan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapenda Provinsi Papua dalam rapat strategis tersebut adalah Kepala Bidang Pajak, Ardy R. Bengu, SE., M.Si., bersama Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan, Ratna Kadir, SP., M.Si. Kehadiran delegasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari rapat identifikasi permasalahan penyusunan regulasi daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Rapat koordinasi tingkat nasional ini dihadiri oleh perwakilan dari 20 pemerintah provinsi serta jajaran Direktorat Produk Hukum Daerah dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri. Pertemuan ini diagendakan secara khusus untuk membedah dan mencari solusi atas berbagai kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menyusun Perkada Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintah provinsi adalah lamanya durasi penyelesaian penyusunan peraturan tersebut. Proses pembentukan Perkada dinilai memakan waktu yang cukup panjang karena harus melewati tahapan birokrasi yang berlapis, termasuk keharusan melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan tahapan evaluasi di tingkat pusat.
Perwakilan dari Ditjen Otda Kemendagri memaparkan bahwa saat ini terdapat perubahan mekanisme pembinaan produk hukum seiring terbitnya Surat Edaran Kemendagri Nomor 100.2.1.6/3218/OTDA tertanggal 15 September 2026 tentang Tata Cara Pemberian Konsultasi Rancangan Produk Hukum Daerah. Aturan pembinaan yang bersifat preventif ini mewajibkan pemerintah daerah untuk berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat agar Perkada yang dihasilkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pihak Kemendagri juga menyadari adanya sumbatan (bottleneck) dalam proses harmonisasi dan konsultasi yang selama ini dikeluhkan oleh daerah. Melalui rapat ini, kementerian berupaya menampung masukan dan memfasilitasi penyesuaian aturan agar penyusunan produk hukum daerah dapat dipercepat. Kemendagri juga mengimbau agar pemerintah provinsi dapat berkoordinasi secara intensif, sehingga proses regulasi yang merupakan instrumen mutlak dalam pemungutan pajak daerah ini dapat segera dituntaskan.
Melalui partisipasi aktif dalam rapat ini, Bapenda Provinsi Papua berkomitmen untuk segera merampungkan penyusunan Perkada Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat, tertib, dan aplikatif guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Provinsi Papua.
Tinggalkan Balasan