JAYAPURA – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Anthon Y. Imbenai, S.Ag., M.Si., memimpin Rapat Evaluasi Mingguan Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD)/SAMSAT se-Provinsi Papua pada Jumat, 9 Oktober 2026. Rapat ini membahas perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah, evaluasi kinerja masing-masing SAMSAT, serta langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, perhatian utama diarahkan pada capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan target provinsi sebesar Rp81 miliar. Hingga saat evaluasi dilaksanakan, realisasi penerimaan tercatat sebesar 73 persen. Capaian ini masih menyisakan selisih sekitar 2 persen atau setara Rp1,6 miliar dari target progres yang diharapkan. Dengan demikian, periode Oktober hingga Desember 2026 menjadi waktu krusial bagi seluruh UPPD/SAMSAT untuk mempercepat pencapaian target penerimaan.
Untuk mengejar target tersebut, dibutuhkan rata-rata penerimaan sekitar Rp7,3 miliar per bulan selama tiga bulan terakhir tahun anggaran. Seluruh kepala SAMSAT diminta memperkuat strategi pemungutan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, serta mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi dan informasi agar masyarakat semakin terdorong memenuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan laporan capaian masing-masing daerah, SAMSAT Supiori mencatat realisasi penerimaan PKB tertinggi dengan capaian 114 persen dari target, sedangkan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 83 persen. Sementara itu, SAMSAT Jayapura mencatat realisasi PKB sebesar 75,6 persen dan BBNKB sebesar 83,8 persen. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dan mendorong peningkatan kinerja seluruh SAMSAT di Provinsi Papua.
Sebagai tindak lanjut, rapat menetapkan sejumlah langkah optimalisasi penerimaan. Salah satunya adalah melanjutkan pengiriman pesan WhatsApp secara massal (WhatsApp blast) kepada wajib pajak terdaftar hingga akhir tahun. Program ini dilaporkan telah menghasilkan efektivitas sebesar 24 persen dari total pesan yang dikirimkan. Pelaksanaannya akan terus dievaluasi agar penyampaian informasi dan pengingat pembayaran pajak dapat memberikan hasil yang lebih optimal.
Rapat juga menegaskan bahwa seluruh transaksi penerimaan wajib dilakukan melalui loket resmi. Praktik pelayanan atau transaksi melalui loket tidak resmi di area parkir harus dihentikan untuk menjaga ketertiban pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan daerah. Selain itu, setiap penetapan pajak kendaraan wajib melalui proses verifikasi yang cermat. Hal ini menyusul ditemukannya kasus kendaraan pribadi yang keliru terdaftar sebagai kendaraan milik lembaga sosial sehingga memperoleh potongan pajak yang tidak semestinya.
Selain mengevaluasi penerimaan, rapat menampung berbagai kebutuhan operasional UPPD/SAMSAT di daerah, mulai dari infrastruktur pelayanan, ketersediaan sumber daya manusia, peralatan kerja, hingga pertanggungjawaban anggaran. Salah satu persoalan mendesak adalah kondisi SAMSAT Box yang mengalami kebocoran atap sehingga mengganggu kenyamanan dan kelancaran petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bapenda meminta agar proposal solusi perbaikan sementara segera disampaikan pada hari yang sama untuk ditindaklanjuti.
Kebutuhan lainnya meliputi penambahan Uang Muka Kerja (UMK) agar operasional lebih fleksibel dalam menghadapi kebutuhan tak terduga, khususnya pada Januari–Februari, serta pengadaan atau penggantian perangkat kerja seperti printer dan komputer yang mengalami kerusakan. Penambahan dukungan biaya bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan. Sementara itu, SAMSAT Waropen melaporkan keterbatasan sumber daya manusia karena saat ini hanya memiliki tiga pegawai aktif. Persoalan pembayaran gaji pegawai yang bermasalah di Kepulauan Yapen juga masih menunggu konfirmasi dan tindak lanjut dari pihak terkait.
Untuk memperkuat perencanaan anggaran tahun berikutnya, seluruh kepala SAMSAT diminta segera menyusun analisis proyeksi kebutuhan UMK secara riil dan terukur. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam memperjuangkan kebutuhan anggaran sebelum penetapan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kebutuhan operasional setiap unit pelayanan memperoleh perhatian sesuai kondisi dan beban kerja di lapangan.
Sebagai bentuk penguatan koordinasi dan pengawasan, rapat evaluasi UPPD/SAMSAT akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Apabila Plt. Kepala Bapenda Provinsi Papua sedang melaksanakan tugas dinas luar, pimpinan rapat akan didelegasikan agar proses evaluasi dan tindak lanjut tetap berjalan. Bapenda Provinsi Papua juga merencanakan pemberian apresiasi kepada SAMSAT yang berhasil mencapai realisasi penerimaan di atas target (over target) sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan komitmen dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Melalui evaluasi berkala ini, Bapenda Provinsi Papua menegaskan pentingnya sinergi seluruh UPPD/SAMSAT, ketepatan penetapan pajak, transparansi transaksi, serta penyelesaian kendala operasional secara cepat dan terkoordinasi. Dengan sisa waktu tiga bulan menjelang penutupan tahun anggaran, seluruh jajaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua.
Tinggalkan Balasan